Berita

WORKSHOP PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA PROVINSI MALUKU

Posted at June 22, 2017 » By : » Categories : Berita » 0 Comment

1Dok_Keg_WORKSHOP_MALARIA“Maluku eliminasi malaria tahun 2023,” demikian penegasan Gubernur Maluku, Ir.Said Assagaff dalam Workshop Percepatan Eliminasi Malaria Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI bersama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur. Hadir sebagai key note speech dalam acara tersebut Ibu dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH (Menteri Kesehatan tahun 2012-2014) sebagai Leaders Envoy sekaligus Ketua Dewan Komisaris Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) didampingi Kasubdit P2 Malaria Kemenkes RI dr. Elvieda Sariwati, M.Epid beserta rombongan dari Kementerian Kesehatan. Peserta yang diundang adalah Walikota Ambon, beberapa Bupati, Ketua DPRD dan Ketua Bappeda dari Kabupaten yang masih memiliki Angka Annual Parasite Incidence (API atauAngka Kasus Malaria) diatas 5 per 1000 penduduk atau Kabupaten ‘merah’ yaitu, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Aru, serta Kepala Dinas Kesehatan dari kabupaten, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, Buru, Maluku Tengah, Kota Tual, dan Kota Ambon.

Malaria merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat didunia termasuk Indonesia. Penyakit ini sangat mempengaruhi tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil serta dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Secara Nasional Indonesia telah mencapai eliminasi yaitu sebanyak 80% berasal dari 5 provinsi di Kawasan Timur Indonesia Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara.2Dok_Keg_WORKSHOP_MALARIA

Angka kasus malaria di Provinsi Maluku tahun 2014 adalah 8,31 per 1000 penduduk dengan jumlah kasus positif adalah 13.873, dan pada tahun 2016 telah menjadi 4,3 per 1000 penduduk dengan kasus positif 8.802. Kasus malaria tertinggi adalah Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu 25,9 per 1000 penduduk dan terendah adalah Kota Tual dan Kabupaten Buru yaitu 0,6 dan 0,9 per 1000 penduduk.

Salah satu upaya percepatan penurunan API atau angka kasus malaria yaitu kegiatan kampanye kelambu massal yang dilaksanakan pada tahun 2014 di kabupaten endemis tinggi yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru Selatan dan pada tahun 2016 dilaksanakan kampanye kelambu massal fokus di kabupaten/kota endemis sedang.

Selain itu telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengendalian Malaria dan telah tersusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Eliminasi Malaria.

Isi kesepakatan tersebut diantaranya :

  1. Surat dari Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang komitmen dan rencana tindak lanjut hasil workshop paling lambat awal Juni 2017
  2. Penyusunan Pergub/Bupati/Walikota mengenai Percepatan Eliminasi Malaria
  3. Penyusunan rencana aksi percepatan eliminasi malaria secara rinci dari masing-masing kabupaten/kota bersama lintas sektor dan disampaikan pada Rakerkesda bulan Agustus 2017.
  4. Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Malaria kabupaten/kota.
  5. Pembentukan Tim Monev Eliminasi Malaria Provinsi.

3Dok_Keg_WORKSHOP_MALARIATarget Eliminasi Malaria Indonesia pada tahun 2030 telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Master Plan Eliminasi Malaria tahap I Provinsi Maluku tahun 2015-2020, serta dibentuknya Tim Eliminasi Malaria Provinsi Maluku. Dengan komitmen yang kuat dan tegas dalam Workshop ini, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kota membuat suatu kesepakatan bersama untuk mempercepat Eliminasi Malaria di Provinsi Maluku pada tahun 2023. Percepatan Eliminasi Malaria ini dengan melibatkan berbagai sektor, bahkan masyarakat Maluku pada umumnya.

Mari bekerjasama, masyarakat dan pemerintah, untuk menyelamatkan Maluku dari Malaria melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. (Kontributor: Risa-P2P)

About Admin_Promkes01

Administratorrr ......

Leave a Comment